be well,
Dwika
**"Nukman Luthfie"
dimuat di majalah Rolling Stone edisi 71, Maret 2011
Jumat malam, 14 Januari 2011, Zine al-Abidine Ben Ali dan keluarganya terbang dengan jet menuju Saudi Arabia. Presiden Tunisia itu melarikan diri, meninggalkan negaranya dalam kondisi carut-marut oleh demontrasi melawan rezim yang ia pimpin selama 32 tahun. Tiran itu jatuh setelah sebulan unjuk rasa massal berdarah yang dipicu oleh aksi bakar diri Mohamed Bouazizi, tukang sayur miskin yang tak kuasa melawan kesewang-wenangan polisi yang merampas dagangannya.
Untuk mengatasi unjuk rasa nasional itu, sebagaimana rezim penguasa lain, Ben Ali mengendalikan semua media konvensional, baik itu koran, radio maupun teve. Bahkan rezimnya juga menteror wartawan yang meliput demo. Internet pun diawasi ketat, situs-situs yang dianggap berbahaya dan melawan diblokir. Beberapa situs jejaring sosial, terutama video sharing seperti Dailymotion dan Youtube, juga diblokir. Namun, entah kenapa, Facebook justru tidak diblokir. Via jejaring sosial itulah perlawanan digalang, sehingga mendapat dukungan dari banyak pengunjuk rasa lain dan dari aktivis pro demokrasi di luar negeri. Penyebaran informasi, penggalangan aksi yang masif via social media dan jatuhnya rezim Ben Ali setelah 23 tahun berkuasa inilah yang kemudian menimbukan asumsi bagi para penganut faham cyberutopianism: ”Yang terjadi di Tunisia merupakan Revolusi Twitter pertama di dunia”
Secara sederhana, cyberutopianism adalah pandangan yang mengatakan teknologi dan Internet, mampu mengubah dunia. Internet, misalnya, akan menggedor demokrasi di negara-negara tiran. Internet, bisa meredam teror. Bahkan, Internet bisa meningkatkan taraf ekonomi sebuah negara. Internet diyakini sebagai senjata yang amat ampuh untuk mengatasi segala macam masalah dunia saat ini. Utopia bisa terjadi di Internet
Penganut faham cyberutopianism ini cukup banyak, bahkan diantaranya adalah orang-orang hebat di bidangnya. Mantan presiden Amerika Serikat, George Bush, misalnya mengatakan: “Bayangkan, seandainya Internet bisa masuk ke China, kebebasan akan mengalir deras di sana”. Bahkan raja media Rupert Murdoch, pernah berujar: “Perkembangan teknologi komunikasi, jelas-jelas mengancam para tiran di mana saja, di seluruh dunia.”
Dan kita semua tahu sekarang, ucapan Bush tak terbukti. Di China, Internet berkembang pesat, dengan 350 juta pengguna. Alih-alih demokrasi berkembang, China melakukan penyensoran ketat, Google diawasi ketat, konten difilter, bahkan Twitter dan Facebook diblokir. Demikian pula ucapan Murdoch. Bukan hanya tidak terbukti, lebih dari itu Raja Media itu terpaksa bertekuk lutut di kaki penguasa China, yang mengancam bisnis teve satelit regionalnya.
Namun, paham ini terus berkembang seiring dengan kian banyaknya studi kasus tentang kaitan positif antara demokrasi dan Internet. The Berkman Center for Internet Society di Harvard University misalnya, mensponsori telaah tentang bagaimana pengaruh Internet terhadap demokrasi. Paper pertama mengenai Online Citizen Jurnalism dengan studi kasus media terkenal di Korea: OhMyNews.com, yang digerakkan oleh jurnalis warga, bukan jurnalis profesional.
Para jurnalis warga ini setiap hari menulis berita di OhMyNews.com selayaknya jurnalis profesional. Tak seperti media tradisional seperti radio, cetak dan tv yang seringkali dikontrol dan disensor pemerintah tiran, jurnalis warga yang dibuat di online tak bisa diintervensi pemerintah. Itu sebabnya, jurnalis warga online ini seringkali mengisahkan hal-hal yang tak (berani) dimuat di koran, radio dan tv, sehingga memberi warna yang berbeda dari suara resmi pemerintah. Contoh nyata terjadi di Korea Selatan. Situs berita berbasis juranis warga (user generated content) OhMyNews.com mempengaruhi pemilihan presiden Korea Selatan pada tahun 2002.
Media berita adalah pilar demokrasi, dengan catatan harus memberi ruang dialog bagi publik, bukan hanya menyampaikan hasil demorasi melalui berita saja, tetapi melibatkan publik dalam proses demokrasi.
OhMyNews.com memenuhi syarat itu. Semua warga diizinkan menulis berita, tanpa difilter sama sekali, dan siapapun boleh mengomentari berita itu sehingga terjadi dialog yang intens antar warga. Dengan slogan “Setiap warga adalah reporter”, OhMyNews.com memberi ruang dialog bagi publik yang selama ini tak tersalur di media mainstream.
OhMyNews.com sangat berperan mendudukkan kandidat presiden Roh Moo Hyun dengan harapan menang tipis, akhirnya menjadi presiden di pemilu 2002.
Bergerak mengandalkan taktik di online, termasuk menggalang donasi, Roh bukanlah kandidat populer dibanding yang dari kalangan konservatif. Sebagaimana biasanya, media konvensional lebih banyak memberi ruang untuk kandidat konservatif yang sangat mendukung kehadiran militer Amerika Serikat di Korsel. Namun, taktik gerilya pendukung Roh di online, serta liputan terus menerus dan bebas sensor dari para jurnalis warga OhMyNews.com menaikkan dukungan.
Bukan hanya itu, para aktivis pendukung Roh pun kemudian memanfaatkan semua peranti digital, website, online forum, tentu saja juga SMS, untuk menggalang gerakan offline guna meraih dukungan publik. Mereka sadar, jika semua pengguna Internet memilih pun, tak cukup untuk membawa Roh ke kursi presiden. Maka gerakan online ke offline pun dilakukan secara massif. Secara mengejutkan, Roh, sang kandidat yang tak diharapkan penguasa itu, akhirnya menang pemilu dan menjadi presiden.
Boleh dibilang, tanpa media online berbasis jurnalis warga OhMyNews.com, rezim penguasa di Korsel tidak akan berganti.
Kedua, membahas Orange Revolution di Ukraina yang terjadi pada tahun 2004. Joshua Goldstein dalam telaahnya yang berjudul The Role of Digital Networked Technologies in the Ukrainian Orange Revolution yang diterbitkan The Berkman Center for Internet & Society menyodorkan narasi menarik bahwa Revolusi Ukrainia tahun 2004 dimungkinan oleh Internet.
Di musim dingin November 2004, ratusan ribu rakyat Ukraina melakukan demo damai, menuntut pemilu ulang karena pemilu sebelumnya dianggap curang dan mendudukkan Victor Yanukovych, kader rezim presiden sebelumnya, Leonid Kuchma, sebagai presiden baru. Kandidat presiden yang diusung oleh rakyat banyak, Victor Yuschenko, ternyata gagal menjadi presiden. Merasa dicurangi, rakyat menuntut pemilu ulang, dan akhirnya Yuschenko terpilih sebagai presiden baru.
Revolusi itu disebut sebagai Orange Revolution sesuai warna kampanye “My Ukrine” Yuschenko. Meski tidak disebut sebagai Digital Revolution atau Internet Revolution, Michael McFaul mencatatnya sebagai revolusi pertama di dunia yang digalang besar-besaran via online. Hampir semua alat digital digunakan untuk revolusi, mulai dari SMS, media online independen, hingga forum diskusi online. Catatan: pada 2004 social media seperti Facebook dan Twitter belum populer di seluruh dunia.
Banyak faktor yang memicu dan memuluskan revolusi. Tapi peran Internet sangat vital, paling tidak dalam dua hal. Para aktivis membuat media online sendiri. Sangat mudah. Cukup dengan membuat blog. Dengan pendekatan jurnalis warga inilah mereka mencatat dan menyebarkan informasi terkait dengan kecurangan pemilu dari sudut pandang mereka, yang tidak bisa disensor oleh pemerintah. Kedua, para aktivis pro-demokrasi memanfaatkan konvergensi telepon selular dan Internet untuk mengelola aktivitas skala nasional, termasuk memantau hasil pemilu dan mengorganisasikan protes massal.
Tidak berlebihan jika beberapa pengamat waktu itu mengatakan, tanpa teknologi dan Internet, revolusi Ukraina tak akan terjadi.
Selain Ukraina, yang menjadi perhatian The Berkman Center for Internet & Society adalah peran blogger dalam demokrasi di di Iran tahun 2007. John Kelly dan Bruce Etling menulis telaah berjudul “Mapping Iranʼs Online Public: Politics and Culture in the Persian Blogosphere”. Mereka menggunakan computational social network mapping yang digabung dengan human and automated content analysis untuk menganalisa blogger Iran.
Hasilnya mengejutkan. Semula banyak yang mengira bahwa blogger Iran didominasi oleh anak muda yang menyuarakan kekecewaan mereka kepada rezim. Faktanya, topik yang ditulis blogger Iran sangat bervariasi, mulai dari topik sekular, puisi, hak asasi manusia, kultur pop dan agama. John Kelly dan Bruce Etling membagi blogger Iran dalam empat kategori. Pertama sekuler/reformis yang terdiri dari ekspatriat dan warga Iran yang terlibat dalam dialog politik. Blogger yang biasa bersuara keras terhadap pemerintah, biasanya pakai akun anonim, agar tidak dipenjara. Kedua, konservatif/religius, yang membahas tiga hal: agama, politik dan isu-isu terbaru. Ketiga, puisi dan literatur. Keempat, kombinasi ketiganya.
Penyebaran konten via blog, keterkaitan antara satu blog dengan blog lainnya, dan diskusi intens di komentar-komentar ini ditengarai berpengaruh besar membuka wacana demokrasi bagi rakyat Iran. Pemerintah sendiri tidak terlalu semangat memblokir blog-blog ini sehingga mudah diakses rakyat Iran dalam negeri maupun luar negeri.
Inilah yang kemudian, dugaan saya, menjadi salah satu faktor protes berdarah terhadap pemilu Iran tahun 2007 yang informasinya kemudian menyebar cepat ke seluruh dunia via Twitter. Dalam beberapa hari, pemilu Iran merajai trending topic (topik yang paling banyak dibicarakan di seluruh dunia) di Twitter. Meski Twitter kemudian diblok oleh rezim Iran, para ekspatriat di Iran masih bisa membanjiri informasi kekerasan pemilu Iran via Twitter sehingga dapat dukungan dari kalangan internasional.
Namun revolusi tak terjadi. Rakyat Iran lebih mencintai presidennya, Mahmoud Ahmadinejad daripada aktivis pro demokrasi yang didukung pihak asing via Twitter di seluruh dunia. Dukungan internasional via Twitter ternyata tidak menyingkirkan penguasa. Tidak ada Twitter Revolution di Iran seperti yang diramalkan para penganut faham cyberutopianism.
Keampuhan social media untuk politik memang sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Blog, forum, video sharing (seperti Youtube.com), jejaring social Facebook dan jejaring informasi Twitter sudah biasa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan politik. Keberhasilan Obama menjadi presiden kulit hitam di Amerika Serikat, diakui banyak ahli, berkat strategi kuatnya di social media, baik melalui Facebook, Twitter maupun jejaring sosial lain yang tumbuh di Amerika Serikat. Bahkan kampanye Obama pun disebut Obama 2.0, karena memang sangat mengandalkan teknologi Web 2.0 yang menjadi platform social media.
Jika web 2.0 ampuh di Amerika Serikat, yang memang negara demokrasi, banyak yang bisa memakluminya. Namun bagaimana jika terjadi di negara komunis? Nah, dua tahun lalu, di sebuah negara kecil Eropa Timur, yakni Modova, terjadi unjuk rasa yang murni awalnya digalang via Twitter, memprotes hasil pemilu. Bahkan Evgeny Morozov, penulis buku The Net Dilution, yang menyangsikan faham cyberutopianism pun mengakui, Twitter memegang peran sentral dalam unjuk rasa itu.
Nah, ketika peran sentral jejaring sosial termasuk Twitter dan Facebook di revolusi Tunisia yang meruntuhkan Ben Ali terlihat nyata, social media pun dianggap sebagai “senjata” menakutkan negara tetangga. Protes rakyat terhadap rezim penguasa di Tunisia akhirnya merembet juga di Mesir dalam tempo cepat dengan senjata yang sama: Twitter dan jejaring sosial lain. Apakah Mesir akan menjadi negara Revolusi Twitter kedua di dunia? Hingga tulisan ini dibuat, Husni Mubarak masih berusaha keras bertahan di tahta presiden yang sudah ia genggam selama 32 tahun, meski protes yang melibatkan jutaan rakyatnya sudah memakan ratusan korban jiwa dan perang antara pendukung dan penentangnya merebak di mana-mana. Jika Mubarak jatuh, tersingkir oleh revolusi yang dipersenjatai Twitter, maka semakin kuat peluru argumentasi penganut faham Revolusi Twitter.
Apapun perdebatan para ahli, banyak negara sudah melihat Twitter dan jejaring sosial lain berbahaya. Mesir sempat memblokir Twitter, Facebook, bahkan mematikan Internet untuk meredam protes yang terus mengalir deras hingga awal Februari ini. China, yang sejak awal sudah mengontrol Internetnya, termasuk memblokir berbagai situs yang dianggap memusuhi pemerintah dan menutup akses Twitter bagi 350 juta pengguna Internetnya, mulai memblokir kata kunci “Egypt” di semua search engine yang bisa diakses di China. Setelah revolusi di Tunisia menular di Mesir, pemerintah China menutup semua informasi tentang pergolakan di Negeri Sungai Nil itu agar tidak memicu para aktivis pro demokrasi di China melakukan yang sama.
Meski demikian, tak sedikit yang mengingatkan agar tidak berlebihan memandang teknologi dan Internet dalam kasus-kasus di atas.
Yang paling ekstrim adalah pandangan Malcolm Gladwell, penulis buku best-seller The Tipping Point, yang membahas mengenai penyebaran pengaruh dan gerakan di masyarakat. Bagi Gladwell, Revolusi Twitter itu ilusi. Revolusi itu gerakan yang berisiko tinggi, termasuk kerusuhan dan kehilangan nyawa. Risiko tinggi itu hanya bisa dihadapi oleh aktivis sosial yang memiliki akar yang kuat ke bawah dan hubungan yang kuat dengan yang lain. Pengguna Twitter, Facebook dan jejaring sosial tidak memiliki dua syarat itu. Hubungan pertemanan di Facebook itu encer. Apalagi di Twitter yang hanya following/follower saja. Mustahil keduanya menjadi elemen penting revolusi. “Sudah berabad-abad terjadi revolusi yang menurunkan rezim penguasa, terjadi di mana-mana, jauh sebelum Facebook dan Twitter ada,” kata Gladwell. Ya, ia menihilkan peran social media dalam revolusi.
Evgeny Morozov, penulis buku The Net Dilution yang menganggap kaum cyberutopianism terlalu berlebihan memandang peran Internet, dengan cara lebih lunak mengatakan, meletakkan teknologi sebagai kunci tunggal itu pendekatan yang dangkal. Untuk kasus Revolusi Orange di Ukraina misalnya, kita tidak bisa menutup mata terhadap tekad pengunjuk rasa yang rela sebelas hari demo di udara dingin membeku di bulan November, dan kucuran ratusan juta US$ yang menggerakkan unjuk rasa. “Perubahan Rezim oleh pesan teks mungkin tampak realistis di dunia maya, tetapi tidak ada diktator yang telah digulingkan di Second Life, dan tak ada pemilu nyata yang dimenangkan di sana,” kata Morozov. Secondlife.com adalah kehidupan maya 3 dimensi yang sangat populer di AS.
Guru besar sosiologi Zeynep Tufekci, yang juga mengamati revolusi di Tunisia, berpendapat bahwa social media berperan penting dalam revolusi, namun hanyalah “nice to have”, bukan syarat mutlak. Jillian York dari Global Voice Online, juga sepakat: social media memang bermanfaat, tapi tidak diperlukan dalam revolusi.
Jumat malam, 14 Januari 2011, Zine al-Abidine Ben Ali dan keluarganya terbang dengan jet menuju Saudi Arabia. Presiden Tunisia itu melarikan diri, meninggalkan negaranya dalam kondisi carut-marut oleh demontrasi melawan rezim yang ia pimpin selama 32 tahun. Tiran itu jatuh setelah sebulan unjuk rasa massal berdarah yang dipicu oleh aksi bakar diri Mohamed Bouazizi, tukang sayur miskin yang tak kuasa melawan kesewang-wenangan polisi yang merampas dagangannya.
Untuk mengatasi unjuk rasa nasional itu, sebagaimana rezim penguasa lain, Ben Ali mengendalikan semua media konvensional, baik itu koran, radio maupun teve. Bahkan rezimnya juga menteror wartawan yang meliput demo. Internet pun diawasi ketat, situs-situs yang dianggap berbahaya dan melawan diblokir. Beberapa situs jejaring sosial, terutama video sharing seperti Dailymotion dan Youtube, juga diblokir. Namun, entah kenapa, Facebook justru tidak diblokir. Via jejaring sosial itulah perlawanan digalang, sehingga mendapat dukungan dari banyak pengunjuk rasa lain dan dari aktivis pro demokrasi di luar negeri. Penyebaran informasi, penggalangan aksi yang masif via social media dan jatuhnya rezim Ben Ali setelah 23 tahun berkuasa inilah yang kemudian menimbukan asumsi bagi para penganut faham cyberutopianism: ”Yang terjadi di Tunisia merupakan Revolusi Twitter pertama di dunia”
Penganut faham cyberutopianism ini cukup banyak, bahkan diantaranya adalah orang-orang hebat di bidangnya. Mantan presiden Amerika Serikat, George Bush, misalnya mengatakan: “Bayangkan, seandainya Internet bisa masuk ke China, kebebasan akan mengalir deras di sana”. Bahkan raja media Rupert Murdoch, pernah berujar: “Perkembangan teknologi komunikasi, jelas-jelas mengancam para tiran di mana saja, di seluruh dunia.”
Dan kita semua tahu sekarang, ucapan Bush tak terbukti. Di China, Internet berkembang pesat, dengan 350 juta pengguna. Alih-alih demokrasi berkembang, China melakukan penyensoran ketat, Google diawasi ketat, konten difilter, bahkan Twitter dan Facebook diblokir. Demikian pula ucapan Murdoch. Bukan hanya tidak terbukti, lebih dari itu Raja Media itu terpaksa bertekuk lutut di kaki penguasa China, yang mengancam bisnis teve satelit regionalnya.
Namun, paham ini terus berkembang seiring dengan kian banyaknya studi kasus tentang kaitan positif antara demokrasi dan Internet. The Berkman Center for Internet Society di Harvard University misalnya, mensponsori telaah tentang bagaimana pengaruh Internet terhadap demokrasi. Paper pertama mengenai Online Citizen Jurnalism dengan studi kasus media terkenal di Korea: OhMyNews.com, yang digerakkan oleh jurnalis warga, bukan jurnalis profesional.
Para jurnalis warga ini setiap hari menulis berita di OhMyNews.com selayaknya jurnalis profesional. Tak seperti media tradisional seperti radio, cetak dan tv yang seringkali dikontrol dan disensor pemerintah tiran, jurnalis warga yang dibuat di online tak bisa diintervensi pemerintah. Itu sebabnya, jurnalis warga online ini seringkali mengisahkan hal-hal yang tak (berani) dimuat di koran, radio dan tv, sehingga memberi warna yang berbeda dari suara resmi pemerintah. Contoh nyata terjadi di Korea Selatan. Situs berita berbasis juranis warga (user generated content) OhMyNews.com mempengaruhi pemilihan presiden Korea Selatan pada tahun 2002.
Media berita adalah pilar demokrasi, dengan catatan harus memberi ruang dialog bagi publik, bukan hanya menyampaikan hasil demorasi melalui berita saja, tetapi melibatkan publik dalam proses demokrasi.
OhMyNews.com memenuhi syarat itu. Semua warga diizinkan menulis berita, tanpa difilter sama sekali, dan siapapun boleh mengomentari berita itu sehingga terjadi dialog yang intens antar warga. Dengan slogan “Setiap warga adalah reporter”, OhMyNews.com memberi ruang dialog bagi publik yang selama ini tak tersalur di media mainstream.
OhMyNews.com sangat berperan mendudukkan kandidat presiden Roh Moo Hyun dengan harapan menang tipis, akhirnya menjadi presiden di pemilu 2002.
Bergerak mengandalkan taktik di online, termasuk menggalang donasi, Roh bukanlah kandidat populer dibanding yang dari kalangan konservatif. Sebagaimana biasanya, media konvensional lebih banyak memberi ruang untuk kandidat konservatif yang sangat mendukung kehadiran militer Amerika Serikat di Korsel. Namun, taktik gerilya pendukung Roh di online, serta liputan terus menerus dan bebas sensor dari para jurnalis warga OhMyNews.com menaikkan dukungan.
Bukan hanya itu, para aktivis pendukung Roh pun kemudian memanfaatkan semua peranti digital, website, online forum, tentu saja juga SMS, untuk menggalang gerakan offline guna meraih dukungan publik. Mereka sadar, jika semua pengguna Internet memilih pun, tak cukup untuk membawa Roh ke kursi presiden. Maka gerakan online ke offline pun dilakukan secara massif. Secara mengejutkan, Roh, sang kandidat yang tak diharapkan penguasa itu, akhirnya menang pemilu dan menjadi presiden.
Boleh dibilang, tanpa media online berbasis jurnalis warga OhMyNews.com, rezim penguasa di Korsel tidak akan berganti.
Kedua, membahas Orange Revolution di Ukraina yang terjadi pada tahun 2004. Joshua Goldstein dalam telaahnya yang berjudul The Role of Digital Networked Technologies in the Ukrainian Orange Revolution yang diterbitkan The Berkman Center for Internet & Society menyodorkan narasi menarik bahwa Revolusi Ukrainia tahun 2004 dimungkinan oleh Internet.
Di musim dingin November 2004, ratusan ribu rakyat Ukraina melakukan demo damai, menuntut pemilu ulang karena pemilu sebelumnya dianggap curang dan mendudukkan Victor Yanukovych, kader rezim presiden sebelumnya, Leonid Kuchma, sebagai presiden baru. Kandidat presiden yang diusung oleh rakyat banyak, Victor Yuschenko, ternyata gagal menjadi presiden. Merasa dicurangi, rakyat menuntut pemilu ulang, dan akhirnya Yuschenko terpilih sebagai presiden baru.
Revolusi itu disebut sebagai Orange Revolution sesuai warna kampanye “My Ukrine” Yuschenko. Meski tidak disebut sebagai Digital Revolution atau Internet Revolution, Michael McFaul mencatatnya sebagai revolusi pertama di dunia yang digalang besar-besaran via online. Hampir semua alat digital digunakan untuk revolusi, mulai dari SMS, media online independen, hingga forum diskusi online. Catatan: pada 2004 social media seperti Facebook dan Twitter belum populer di seluruh dunia.
Banyak faktor yang memicu dan memuluskan revolusi. Tapi peran Internet sangat vital, paling tidak dalam dua hal. Para aktivis membuat media online sendiri. Sangat mudah. Cukup dengan membuat blog. Dengan pendekatan jurnalis warga inilah mereka mencatat dan menyebarkan informasi terkait dengan kecurangan pemilu dari sudut pandang mereka, yang tidak bisa disensor oleh pemerintah. Kedua, para aktivis pro-demokrasi memanfaatkan konvergensi telepon selular dan Internet untuk mengelola aktivitas skala nasional, termasuk memantau hasil pemilu dan mengorganisasikan protes massal.
Tidak berlebihan jika beberapa pengamat waktu itu mengatakan, tanpa teknologi dan Internet, revolusi Ukraina tak akan terjadi.
Selain Ukraina, yang menjadi perhatian The Berkman Center for Internet & Society adalah peran blogger dalam demokrasi di di Iran tahun 2007. John Kelly dan Bruce Etling menulis telaah berjudul “Mapping Iranʼs Online Public: Politics and Culture in the Persian Blogosphere”. Mereka menggunakan computational social network mapping yang digabung dengan human and automated content analysis untuk menganalisa blogger Iran.
Hasilnya mengejutkan. Semula banyak yang mengira bahwa blogger Iran didominasi oleh anak muda yang menyuarakan kekecewaan mereka kepada rezim. Faktanya, topik yang ditulis blogger Iran sangat bervariasi, mulai dari topik sekular, puisi, hak asasi manusia, kultur pop dan agama. John Kelly dan Bruce Etling membagi blogger Iran dalam empat kategori. Pertama sekuler/reformis yang terdiri dari ekspatriat dan warga Iran yang terlibat dalam dialog politik. Blogger yang biasa bersuara keras terhadap pemerintah, biasanya pakai akun anonim, agar tidak dipenjara. Kedua, konservatif/religius, yang membahas tiga hal: agama, politik dan isu-isu terbaru. Ketiga, puisi dan literatur. Keempat, kombinasi ketiganya.
Penyebaran konten via blog, keterkaitan antara satu blog dengan blog lainnya, dan diskusi intens di komentar-komentar ini ditengarai berpengaruh besar membuka wacana demokrasi bagi rakyat Iran. Pemerintah sendiri tidak terlalu semangat memblokir blog-blog ini sehingga mudah diakses rakyat Iran dalam negeri maupun luar negeri.
Inilah yang kemudian, dugaan saya, menjadi salah satu faktor protes berdarah terhadap pemilu Iran tahun 2007 yang informasinya kemudian menyebar cepat ke seluruh dunia via Twitter. Dalam beberapa hari, pemilu Iran merajai trending topic (topik yang paling banyak dibicarakan di seluruh dunia) di Twitter. Meski Twitter kemudian diblok oleh rezim Iran, para ekspatriat di Iran masih bisa membanjiri informasi kekerasan pemilu Iran via Twitter sehingga dapat dukungan dari kalangan internasional.
Namun revolusi tak terjadi. Rakyat Iran lebih mencintai presidennya, Mahmoud Ahmadinejad daripada aktivis pro demokrasi yang didukung pihak asing via Twitter di seluruh dunia. Dukungan internasional via Twitter ternyata tidak menyingkirkan penguasa. Tidak ada Twitter Revolution di Iran seperti yang diramalkan para penganut faham cyberutopianism.
Keampuhan social media untuk politik memang sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Blog, forum, video sharing (seperti Youtube.com), jejaring social Facebook dan jejaring informasi Twitter sudah biasa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan politik. Keberhasilan Obama menjadi presiden kulit hitam di Amerika Serikat, diakui banyak ahli, berkat strategi kuatnya di social media, baik melalui Facebook, Twitter maupun jejaring sosial lain yang tumbuh di Amerika Serikat. Bahkan kampanye Obama pun disebut Obama 2.0, karena memang sangat mengandalkan teknologi Web 2.0 yang menjadi platform social media.
Jika web 2.0 ampuh di Amerika Serikat, yang memang negara demokrasi, banyak yang bisa memakluminya. Namun bagaimana jika terjadi di negara komunis? Nah, dua tahun lalu, di sebuah negara kecil Eropa Timur, yakni Modova, terjadi unjuk rasa yang murni awalnya digalang via Twitter, memprotes hasil pemilu. Bahkan Evgeny Morozov, penulis buku The Net Dilution, yang menyangsikan faham cyberutopianism pun mengakui, Twitter memegang peran sentral dalam unjuk rasa itu.
Nah, ketika peran sentral jejaring sosial termasuk Twitter dan Facebook di revolusi Tunisia yang meruntuhkan Ben Ali terlihat nyata, social media pun dianggap sebagai “senjata” menakutkan negara tetangga. Protes rakyat terhadap rezim penguasa di Tunisia akhirnya merembet juga di Mesir dalam tempo cepat dengan senjata yang sama: Twitter dan jejaring sosial lain. Apakah Mesir akan menjadi negara Revolusi Twitter kedua di dunia? Hingga tulisan ini dibuat, Husni Mubarak masih berusaha keras bertahan di tahta presiden yang sudah ia genggam selama 32 tahun, meski protes yang melibatkan jutaan rakyatnya sudah memakan ratusan korban jiwa dan perang antara pendukung dan penentangnya merebak di mana-mana. Jika Mubarak jatuh, tersingkir oleh revolusi yang dipersenjatai Twitter, maka semakin kuat peluru argumentasi penganut faham Revolusi Twitter.
Apapun perdebatan para ahli, banyak negara sudah melihat Twitter dan jejaring sosial lain berbahaya. Mesir sempat memblokir Twitter, Facebook, bahkan mematikan Internet untuk meredam protes yang terus mengalir deras hingga awal Februari ini. China, yang sejak awal sudah mengontrol Internetnya, termasuk memblokir berbagai situs yang dianggap memusuhi pemerintah dan menutup akses Twitter bagi 350 juta pengguna Internetnya, mulai memblokir kata kunci “Egypt” di semua search engine yang bisa diakses di China. Setelah revolusi di Tunisia menular di Mesir, pemerintah China menutup semua informasi tentang pergolakan di Negeri Sungai Nil itu agar tidak memicu para aktivis pro demokrasi di China melakukan yang sama.
Meski demikian, tak sedikit yang mengingatkan agar tidak berlebihan memandang teknologi dan Internet dalam kasus-kasus di atas.
Yang paling ekstrim adalah pandangan Malcolm Gladwell, penulis buku best-seller The Tipping Point, yang membahas mengenai penyebaran pengaruh dan gerakan di masyarakat. Bagi Gladwell, Revolusi Twitter itu ilusi. Revolusi itu gerakan yang berisiko tinggi, termasuk kerusuhan dan kehilangan nyawa. Risiko tinggi itu hanya bisa dihadapi oleh aktivis sosial yang memiliki akar yang kuat ke bawah dan hubungan yang kuat dengan yang lain. Pengguna Twitter, Facebook dan jejaring sosial tidak memiliki dua syarat itu. Hubungan pertemanan di Facebook itu encer. Apalagi di Twitter yang hanya following/follower saja. Mustahil keduanya menjadi elemen penting revolusi. “Sudah berabad-abad terjadi revolusi yang menurunkan rezim penguasa, terjadi di mana-mana, jauh sebelum Facebook dan Twitter ada,” kata Gladwell. Ya, ia menihilkan peran social media dalam revolusi.
Evgeny Morozov, penulis buku The Net Dilution yang menganggap kaum cyberutopianism terlalu berlebihan memandang peran Internet, dengan cara lebih lunak mengatakan, meletakkan teknologi sebagai kunci tunggal itu pendekatan yang dangkal. Untuk kasus Revolusi Orange di Ukraina misalnya, kita tidak bisa menutup mata terhadap tekad pengunjuk rasa yang rela sebelas hari demo di udara dingin membeku di bulan November, dan kucuran ratusan juta US$ yang menggerakkan unjuk rasa. “Perubahan Rezim oleh pesan teks mungkin tampak realistis di dunia maya, tetapi tidak ada diktator yang telah digulingkan di Second Life, dan tak ada pemilu nyata yang dimenangkan di sana,” kata Morozov. Secondlife.com adalah kehidupan maya 3 dimensi yang sangat populer di AS.
Guru besar sosiologi Zeynep Tufekci, yang juga mengamati revolusi di Tunisia, berpendapat bahwa social media berperan penting dalam revolusi, namun hanyalah “nice to have”, bukan syarat mutlak. Jillian York dari Global Voice Online, juga sepakat: social media memang bermanfaat, tapi tidak diperlukan dalam revolusi.
Beberapa ahli sosial justru melihat, revolusi disebabkan oleh kemiskinan menahun dan tirani di Tunisia, yang mudah dipicu oleh kasus bakar diri Mohamed Bouazizi. Mirip dengan kasus pergantian rezim di Indonesia tahun 1998, yang disebabkan oleh terlalu lamanya Soeharto berkuasa, yang dengan mudah dipicu oleh penembakan mahasiswa Trisakti.
Saya termasuk yang tidak percaya bahwa Twitter pemicu atau faktor terpenting dalam revolusi. Namun, sebagai orang yang berkecimpung dan hidup sehari-hari di jejaring sosial, merasakan denyut nadinya, saya sependapat dengan Mathew Ingram, bahwa mengabaikan peran jejaring sosial dalam revolusi itu juga pendapat yang keliru.
Social media sangat berbeda dengan media komunikasi sebelumnya, termasuk SMS. Pesan pendek, yang disebut-sebut turut berperan dalam revolusi di Filipina, tidak memiliki keterhubungan sosial serumit Twitter, apalagi Facebook. Di Twitter, penyebaran informasi secepat SMS, namun memiliki kelebihan tertaut dengan informasi lain seperti blog, berita, maupun website penting. Twitter juga memiliki kelebihan Trending Topics yang bisa dilihat bukan hanya oleh pengguna di negaranya, tetapi juga di luar negeri, sehingga bisa menaikkan isu lokal, menjadi nasional, dan kemudian menjadi internasional. Ini terlihat dalam kasus Tunisia. Semula lalulintas Twitter masih membahas Mohamed Bouazizi, lalu berkembang menjadi Sidi Bouzid (tempat unjuk rasa pertama) dan memuncak menjadi Tunisia. Begitu menjadi Tunisia, dunia tahu apa yang terjadi di negara itu, dan para simpatisan global pun bergerak membantu, termasuk dengan menyerang situs-situs pemerintah Tunisia.
Facebook, lebih dari itu. Dalam kasus Tunisia, jejaring sosial terbesar dunia yang kebetulan tidak diblokir saat sosial media lain diblokir, itu dimanfaat untuk berbagi video tentang kekejaman rezim dan kehidupan mewah para pejabat dan istrinya. Segala fitur di Facebook yang amat kaya itu, termasuk wall, email, chat, group, fanpage dan agenda, dimanfaatkan para aktivis pro demokrasi. Di situlah mereka bisa berbagi informasi, membangun agenda, mengorganisasikan gerakan turun ke jalan.
Sebagai jejaring komunikasi dan informasi, Facebook dan Twitter sangat powerful. Inilah senjata untuk melawan rezim. Militer sangat faham, mematikan komunikasi adalah strategi ampuh menekan lawan. Dulu, senjata revolusi adalah jejaring komunikasi fax dan telpon, kini SMS, Facebook, Twitter, dan jejaring sosial lain. Tentu, senjata seperti Twitter dan Facebook bukan pemicu revolusi. Tapi mengabaikan peran senjata itu juga keliru.
dimuat di majalah Rolling Stone edisi 71, Maret 2011
Saya termasuk yang tidak percaya bahwa Twitter pemicu atau faktor terpenting dalam revolusi. Namun, sebagai orang yang berkecimpung dan hidup sehari-hari di jejaring sosial, merasakan denyut nadinya, saya sependapat dengan Mathew Ingram, bahwa mengabaikan peran jejaring sosial dalam revolusi itu juga pendapat yang keliru.
Social media sangat berbeda dengan media komunikasi sebelumnya, termasuk SMS. Pesan pendek, yang disebut-sebut turut berperan dalam revolusi di Filipina, tidak memiliki keterhubungan sosial serumit Twitter, apalagi Facebook. Di Twitter, penyebaran informasi secepat SMS, namun memiliki kelebihan tertaut dengan informasi lain seperti blog, berita, maupun website penting. Twitter juga memiliki kelebihan Trending Topics yang bisa dilihat bukan hanya oleh pengguna di negaranya, tetapi juga di luar negeri, sehingga bisa menaikkan isu lokal, menjadi nasional, dan kemudian menjadi internasional. Ini terlihat dalam kasus Tunisia. Semula lalulintas Twitter masih membahas Mohamed Bouazizi, lalu berkembang menjadi Sidi Bouzid (tempat unjuk rasa pertama) dan memuncak menjadi Tunisia. Begitu menjadi Tunisia, dunia tahu apa yang terjadi di negara itu, dan para simpatisan global pun bergerak membantu, termasuk dengan menyerang situs-situs pemerintah Tunisia.
Facebook, lebih dari itu. Dalam kasus Tunisia, jejaring sosial terbesar dunia yang kebetulan tidak diblokir saat sosial media lain diblokir, itu dimanfaat untuk berbagi video tentang kekejaman rezim dan kehidupan mewah para pejabat dan istrinya. Segala fitur di Facebook yang amat kaya itu, termasuk wall, email, chat, group, fanpage dan agenda, dimanfaatkan para aktivis pro demokrasi. Di situlah mereka bisa berbagi informasi, membangun agenda, mengorganisasikan gerakan turun ke jalan.
Sebagai jejaring komunikasi dan informasi, Facebook dan Twitter sangat powerful. Inilah senjata untuk melawan rezim. Militer sangat faham, mematikan komunikasi adalah strategi ampuh menekan lawan. Dulu, senjata revolusi adalah jejaring komunikasi fax dan telpon, kini SMS, Facebook, Twitter, dan jejaring sosial lain. Tentu, senjata seperti Twitter dan Facebook bukan pemicu revolusi. Tapi mengabaikan peran senjata itu juga keliru.
dimuat di majalah Rolling Stone edisi 71, Maret 2011
No comments:
Post a Comment